Hanura: Anies Mencekik Rakyat dengan Pajak
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Sangaji menilai Gubernur Anies Baswedan tak berpihak kepada rakyat kecil. Hal itu dikatakannya lantaran keputsan Anies menaikkan beberapa jenis pajak. Termasuk di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
’’Kasihan warga Jakarta. Akibat naik, biasanya enggan bayar tepat waktu, lama-lama gak bayar PBB dalam jangka waktu beberapa tahun, terus akhirnya kena bunga dan denda dan menyerah dijual saja. Ini kan pengusiran halus. Artinya, tidak bahagia warganya,’’ kata Mohamad Sangaji kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Kamis (18/10).
Ongen berpandangan, menaikkan pajak sebearnya bisa ditoleransi, asalkan tidak sampai memberatkan rakyat. Sementara yang dilakukan Anies adalah mengorbankan warga demi memperbesar isi kas Pemprov DKI.
Karenanya, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI itu memerintahkan kepada anggota fraksinya untuk tidak ikut membahas KUAPPAS 2019 sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Anies tersebut.
’’Jika kebijakan kenaikan PBB dan PKB dipaksakan. Kami pastikan, Anies tak berpihak pada rakyat,’’ tegasnya
’’Saya akan mengajak fraksi lain juga menolak kebijakan Anis yang mencekik rakyat. Moto Anies bahagiakan warganya hanya ucapan manis saja,’’ tegas dia.
Ongen masih berharap Anies batalkan kebijakan tersebut. Dia malah menyarankan tarif PBB diturunkan. ’’Sudahlah, jangan bebani warga Jakarta. Pokoknya, kami tegas menolak kenaikan PBB mencapai 15.29 persen,’’ ungkapnya. (dil/jpnn)
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Sangaji menilai Gubernur Anies Baswedan tak berpihak kepada rakyat kecil
Redaktur & Reporter : Adil
- Sampit Bantul
- Kedekatan Anies-Ahok Simbol Perlawanan ke Pemerintah hingga Sinyal Oposisi
- Sejumlah Tokoh Nasional Bakal Hadir di HUT Ke-18 Hanura
- Yakin Pram-Rano Menang Satu Putaran, Anies Baswedan: Lihat Data KPU
- Pramono Sebut Nama Anies Hingga Ahok Setelah Unggul di Quick Count
- Anggap Maruarar Sirait Main SARA di Jakarta, Chandra: Belum Move On dari Rezim Jokowi