Hanura, Demokrat, PKB Akui Ada Upaya Mencekal Hak Angket
Ia meminta fraksi-fraksi di DPRD mendukung pengajuan hak angket guna melakukan penyelidikan untuk mengetahui persoalan di TTS secara terang benderang terkait anggaran dan pengelolaan yang dilakukan selama ini.
Ia mengatakan, jika hak angket dapat berjalan, bisa mengetahui proses program luncuran yang setiap tahun nilainya cukup fantastis. Padahal, jika mengacu pada aturan standar program luncuran adalah ketika terjadi force majeur. Sementara, selama ini tidak terjadi fenomena alam yang luar biasa, sehingga pelaksanaan program kegiatan terhambat akibat kondisi alam.
"Jadi kita bisa tahu alasan pemerintah luncurkan program kegiatan karena apa dan menggunakan standar yang mana. Karena setiap tahun luncuran banyak sekali dan itu membebani daerah. Padahal, kalau kita mau taat aturan, kalau pihak ketiga tidak mampu kerja sesuai kontrak yang disepakati, dilakukan PHK dan dianggarkan pada tahun berikut. Saya khawatir, selama ini banyak program yang diluncurkan karena ada konspirasi antara kontraktor dan pemerintah. Nah, ini yang perlu kita selidiki," jelas Arifin.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD TTS, Beni Banamtua mengatakan, setiap daerah mengalami defisit anggaran hanya saja penanganan defisitnya yang berbeda-beda. Di TTS penanganan defisit sangat merugikan rakyat, karena anggaran belanja publik yang dipotong. Sementara belanja pegawai ditiadakan. Jika pola pembangunan seperti yang dilakukan Pemerintah TTS, maka mau sampai kapanpun TTS akan sulit berkembang karena pemerintah lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan rakyat.
Karena itu, katanya, hak angket merupakan langkah yang tepat untuk membuka semua tabir pemerintah dan menyamakan persepsi untuk bersama membangun daerah dengan tekat dan semangat yang selaras.
"Kalau kita biarkan ini terus terjadi, terus sampai kapan kita mau tahu. Jadi biarlah hak angket berproses untuk jalan, supaya kita sama-sama tahu tentang semua persoalan yang ada di daerah kita. Perbedaan angka yang selama ini terjadi, tentu ada masalah, maka hal itu bisa terjadi. Jadi mari kita berikan kesempatan kepada pengusung hak angket untuk bekerja dan saya berharap kita semua harus memberikan dukungan demi kepentingan kemajuan TTS ke depan," ungkap Beni.(yop/ays)
Fraksi Partai Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten TTS yang memilih menggunakan hak angket guna melakukan penyelidikan defisit APBD
Redaktur & Reporter : Friederich
- Dita PKB: Masih Ada Pilihan Selain Menaikkan PPN Demi Menggenjot APBN
- OSO Optimistis Pramono-Rano Menang di Pilkada Jakarta 2024
- Nadya Roihana: PKB Mengutuk Kekerasan di Pilkada Sampang
- Kiai Ma'ruf: PKB Konsisten Memperjuangkan Nilai-Nilai Keberagaman
- Program Pemutihan PKB di Banten Sukses Tingkatkan Penerimaan Pajak Rp 64,3 Miliar
- Anggota DPR Desak Persepi Usut Tuntas Survei Janggal Poltracking