Hanura Dorong Evaluasi Kewenangan TNI-Polri

"Kalau memang dianggap solusi, dianggap pengangguran tingkat tinggi, maka harus ada revisi Undang-undang menyangkut masalah pembagian kewenangan TNI/Polri," tegas Sudding yang berharap hal ini bisa disikapi DPR dan Pemerintah.

Terkait kasus Cebongan sendiri, Sudding sepakat bahwa para pelaku yang ditangani Militer, maka masyarakat harus percaya terhadap proses peradilan militer karena kasus ini memang ranah militer. "Tapi proses ini harus terbuka dan transparan. Harus diikuti dan semua pihak," ujar ketua DPP Hanura itu.

Selain itu, dia berharap Pengadilan Militer juga tidak hanya menindak sebatas pihak yang membantu. Tapi termasuk mengungkap bagaimana senjata yang digunakan oknum Kopassus itu bisa keluar dari gudang senjata.

"Ini perlu ditelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan (senjata) itu. Tidak hanya sebatas pihak eksekutor dan yang membantu proses di lapangan," pintanya. (fat/jpnn)