Hanura Hormati Putusan KPK

jpnn.com - JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Ketua Dewan Pengarah Bapilu Partai Hanura, Bambang Wiratmadji Soeharto.

Menanggapi soal pencegahan terhadap salah satu petinggi Partai Hanura, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin mengatakan, partainya mendukung penuh tindakan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apa yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme harus kita dukung dan tentu ini dalam upaya menjadikan negara kita menjadi lebih baik lagi," kata Saleh dalam pesan singkat kepada JPNN, Senin (16/12).

Saleh mengaku sudah mendengar soal pencegahan terhadap Bambang. "Ini saya baru tiba dari dapil dan saya juga baru dengar info tersebut (pencegahan) maka itu harus saya kroscek dulu seperti apa ceritanya," katanya.

Seperti diketahui, Bambang dicegah terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along. Ia dicegah sejak tanggal 15 Desember 2013 untuk masa waktu enam bulan ke depan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bambang merupakan Bos PT Pantai Aan. Sedangkan Lusita adalah Direktur di PT Pantai Aan. Bambang diketahui yang melaporkan Sugiharta alias Along atas tuduhan mencaplok lahan kawasan wisata milik PT Pantai Aan di Selong Belanak, Praya Barat, Lombok Tengah. Along tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Praya. Jaksa menuntut Along tiga tahun penjara pada Kamis (28/11) lalu.

Lokasi tanah yang akan dibangun itu menjadi sumber sengketa. Sebab, sertifikat tersebut disebut dipalsukan Along yang disebut sebagai pemilik tanah. Konflik antara Along dan perusahaan Bambang terjadi karena Along dianggap mencaplok tanah dengan sertifikat palsu.

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Subri dan seorang pihak swasta bernama Lusita Ani Razak. Lusita merupakan Direktur di PT Pantai Aan.