Hanura Ingin Pertahankan PT 2,5 Persen

Wakil Sekretaris Panitia Pelaksana Rampimnas, Saleh Husin, menambahkan bahwa Rapimnas juga membahas soal kebijakan pemerintah yang memberlakukan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) di Perguruan Tinggi dan wacana referendum bagi rakyat DIY yang menginginkan gubernurnya ditetapkan.

Menurut Saleh, UU BHP harus dicabut karena menyulitkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat pendidikan tinggi yang baik dan murah. “Mendapatkan pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, BPH ini harus dicabut," ucapnya. (awa/ara/jpnn)