Hanura Minta Pemerintah Tidak Otoriter

JAKARTA - Fraksi Partai Hanura meminta kepada pemerintah untuk tidak bersikap otoriter menyikapi aspirasi masyarakat Yogyakarta terhadap Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta. Pemerintah disebut seharusnya menunjukkan sikap responsif sebagai pengayom rakyatnya, dan tidak bersikap reaktif.

"Sikap responsif harus ditunjukkan sebagai sikap pemerintah yang mengayomi rakyatnya, sehingga kesan otoriter yang selama ini ditunjukkan dalam penjelasan pemerintah harus dikaji ulang, tentang urgensi pembahasan RUUK DIY tersebut," kata juru bicara Fraksi Hanura, Akbar Faisal, saat menyampaikan pandangan mini fraksi tentang RUUK Yogyakarta, di Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).

Fraksi Hanura, kata Akbar lagi, menyatakan setuju untuk membahas RUUK tentang Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengkaji lebih mendalam dari aspek historis, sosiologis, budaya, ekonomi dan politik, sehingga tidak menimbulkan polemik baru dalam keutuhan NKRI.

"Subtansi pembahasan RUUK DIY ke depan, seharusnya mencerminkan bagaimana mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang adil dan sejahtera seutuhnya, sesuai amanat UUD 1945 sebagai bagian (dari) NKRI, bukan hanya berorientasi pada kekuasaan," katanya. (awa/jpnn)