Hanura Minta Pemprov DKI Tak Menzalimi Warga Cipinang Melayu

jpnn.com, JAKARTA - Janji Gubernur Anies Baswedan menghapus ketidakadilan di DKI Jakarta belum terealisasi. Hal itu terbukti dari peristiwa yang menimpa warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

Mereka tidak bisa menikmati fasilitas negara. Anak-anak warga yang ingin bersekolah pun geraknya dibatasi. Semua karena mereka tak punya RT/RW.

Salah satu warga, Freddy Faniha Marpaung mengungkapkan, warga di sini tidak bisa menikmati fasilitas pemerintah. Di antaranya, penerangan jalan, pengaspalan atau jalan rusak.

“Kami warga negara Indonesia dan warga Jakarta. Kami, minta jangan diskriminasi Pemprov DKI dan Pemerintah Kota Jakarta Timur,” jelas Fredy di Jakarta, Senin (21/5).

Dia menegaskan, anak-anak di sini juga berhak memiliki masa depan seperti lainnya. Pemprov DKI tidak boleh mengabaikan itu karena hak-hak warga dan hak anak mendapatkan pendidikan layak.

Jika, memang ada persoalan hukum tak sepantasnya mereka enggak mendapat fasilitas negara. “Saya akan memperjuangkan ini sampai titik darah pengabisan. Ini masalah hak warga negara,” tegas Fredy.

Sebenarnya, lanjut dia, warga sudah pernah mengadukan masalah ini kepada Joko Widodo saat masih menjabat orang nomor satu di Jakarta. Ketika itu Jokowi dengan cepat merespons keluhan warga.

“Saat itu Alhmdulilah dibentuklah RW sementata. Tapi, sekarang belum ada tindak lanjut. Kami minta Pak Anies Baswedan memperhatikan kami,” kata Fredy