Hanura Tumbuh Tanpa Politik Uang
Senin, 23 Februari 2009 – 20:08 WIB
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menegaskan, calon presiden dari partainya akan ditentukan setelah pemilu legislatif 9 April. ''Soal Capres, kita akan menjaringnya setelah Pileg 2009. Jadi sekarang belum, dan rasionalnya memang begitu,'' kata Wiranto kepada wartawan sebelum mengikuti pelantikan pengurus Perempuan Hanura se DKI Jakarta di Gelanggang Olahraga Jakarta Timur, Senin (23/2). Menurut Wiranto yang dijagokan partainya maju sebagai calon presiden itu, setelah mengetahui hasil pemilu legislatif maka akan diketahui kekuatan masing-masing parpol, dan saat itulah baru bisa dijaring tokoh-tokoh yang akan menjadi pasangan capres-cawapres.
Wiranto mengaku tidak ingin terpancing dengan manuver politik sejumlah partai maupun tokoh politiknya belakangan ini. Termasuk kesediaan Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dicalonkan sebagai Presiden oleh partainya. ''Ya, Golkar sudah cukup berani menentukan calon Presidennya, sekalipun itu juga baru akan diumumkan resmi setelah pemilu legislatif,'' kata Wiranto ketika dimintai komentarnya tentang kesiapan Jusuf Kalla sebagai capres.
Baca Juga:
Begitu pula ketika ditanya soal persiapan pemilu yang sempat dikhawatirkan sejumlah pihak, Wiranto mengaku optimis pemilu 2009 ini akan berjalan sesuai dengan yang digariskan. ''Meski harus menghadapi berbagai kendala, saya tetap optimis pemilu 2009 akan tetap berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Sebab, tanpa pemilu, negeri ini tidak akan bisa berjalan,'' ujarnya.
Baca Juga:
Wiranto menolak mengomentari soal peluangnya ke depan. "Tidak usah ramal-meramal, kita lihat saja nanti," katanya.
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menegaskan, calon presiden dari partainya akan ditentukan setelah pemilu legislatif
BERITA TERKAIT
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik