Hanya 1 Persen Siswa Ikut UNBK, Kontribusi Pemda Dipertanyakan

jpnn.com - JAKARTA--Minimnya alokasi anggaran pendidikan yang masuk dalam APBD menjadi salah satu kendala belum seluruhnya sekolah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Padahal dengan UNBK, kualitas siswa lebih terukur.

"Kunci dari masalah UNBK belum bisa dilaksanakan menyeluruh di sekolah karena anggaran pendidikan yang dialokasikan daerah minim. Harusnya, daerah mengalokasikan 20 persen dana pendidikan di APBD dan bukan bergantung kepada pusat," kata Indra Charismiadji, pengamat dan praktisi pendidikan dalam sebuah diskusi, Selasa (3/5).

Dia mencontohkan, DKI Jakarta yang menjadi barometer pelaksanaan UNBK belum mampu menerapkannya 100 persen. Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, peserta UNBK tahun ini sebanyak 63.883 siswa dari 203 SMA, 167 SMK dan 10 SMA. Sementara peserta ujian nasional kertas pensil (UNKP) sebanyak 78.070 siswa. 

"Di seluruh Indonesia, dari 55 ribu sekolah SMA/SMK, hanya 4.400 yang ikut UNBK, atau tidak sampai satu persen," kata dia. 

Untuk mendorong seluruh sekolah mampu melaksanakan UNBK, menurut Indra, satu-satunya jalan adalah membereskan persoalan infrastruktur, terutama sarana penunjang ujian. Hal ini cukup sulit diterapkan di daerah, lantaran Pemda hanya sedikit menganggarkan APBD untuk pendidikan. 

“Selain anggaran untuk pendidikan sangat rendah, mitra pemerintah daerah hanya penjual buku dan kontraktor rehab sekolah. Mereka tidak memikirkan pengadaan teknologi untuk inovasi pendidikan,” jelasnya. 

Sebagian besar daerah tidak memenuhi kewajiban untuk mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya untuk pendidikan. Tidak hanya itu, daerah juga dinilai miskin inovasi dalam pengembangan program pendidikan sehingga menjadi ganjalan serius dalam kemajuan pendidikan nasional. Bahkan Pemerintah DKI Jakarta yang menjadi Ibu Kota hanya mengalokasikan 18 persen APBD untuk pendidikan. (esy/jpnn)