Hanya 11 Paslon Peduli Kaum Disabilitas
jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, aspek yang tidak boleh ditinggalkan dalam naskah visi, misi dan program pasangan calon kepala daerah adalah melakukan evaluasi setelah lima tahun menjabat.
Dengan perencanaan waktu yang terukur dari program yang dilaksanakan maka capain-capaian sebagai kepala daerah dapat dinilai dengan mudah.
"Tapi sayangnya, dari 158 pasangan calon yang dokumen visi misinya kami kaji, hanya 15 pasangan calon yang memberikan target dan jangka waktu tertentu dalam merancang perencanaannya," ujar Masykurudin, Sabtu (26/9).
Sementara sebagian besar pasangan calon atau 143 pasangan, tidak mencantumkan target waktu capaian. Menurut Masykurudin, hal ini menunjukkan partai politik dan pasangan calon masih belum terbiasa dengan penggunaan sistem monitoring evaluasi dalam mengukur kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.
Padahal, sistem monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan dan capaian yang telah diraih dan untuk menentukan perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.
"Kalau ini berjalan, program-program daerah pada akhirnya tidak tumpangtindih antara satu dengan lainnya dan pemerataan anggaran daerah dapat dipastikan," ujarnya.
Dari hasil kajian, JPPR juga menemukan hanya 41 paslon yang jelas mencantumkan janji pemberdayaan terhadap perempuan. Sementara keterpihakan terhadap kaum disabilitas hanya 11 pasangan calon.(gir/jpnn)
JAKARTA - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, aspek yang tidak boleh ditinggalkan dalam naskah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPR Mendukung Pemerintah untuk Tingkatkan Produksi Garam Lokal
- Kembali Terpilih jadi Gubernur Sumsel, Herman Deru Siap Menyukseskan Program MBG
- Absen di Acara HUT ke-52 PDIP di Jakarta, Bambang Pacul Beri Penjelasan, Ternyata
- Jokowi Ucapkan Selamat Ultah Buat PDIP, Puan Bereaksi Begini
- Puan Yakin PDIP Solid Meskipun Muncul Dinamika Jelang Kongres VI
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang