Hanya 14 Pemda Punya Akuntabilitas Kinerja Baik

Rendahnya capaian ini, kata Mangindaan, karena bupati/walikota kurang peduli dan tidak serius dalam mendongkral akuntabilitas kinerja pemda. "Bagaimana bisa bagus kalau kepala daerahnya acuh tak acuh? Dianggapnya penilaian akuntabilitas berbasis kinerja ini hanya formalitas," kata Mangindaan menyesalkan.

Ke depan, sambungnya, Kementerian PAN&RB akan merumuskan sanksi untuk daerah dengan capaian kinerja buruk. Alasannya, karena salah satu ukuran keberhasilan reformasi di daerah adalah akuntabilitas kinerjanya. (Esy/jpnn)