Hanya Boleh Loyal ke Jokowi-JK

jpnn.com - JAKARTA -  Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan, secara umum seleksi untuk calon menteri akan diawali dengan melakukan rekam jejak.

Setiap menteri harus dipastikan harus memiliki rekam jejak yang jelas dan tidak masuk dalam daftar hitam yang telah dibuat dan diusulkan Tim Transisi. "Tahap awal ini yang dilakukan," ujarnya ditemui di Rumah Transisi, kemarin.
       
Daftar hitam itu diantaranya, menteri tidak boleh terlibat pelanggaran hak azasi manusia (HAM) dan tidak pernah merusak lingkungan.

Keduanya menjadi persyaratan awal agar menteri bisa lolos ke tahap selanjutnya. "Nantinya, Pak Jokowi-JK yang menentukan setelah lolos seleksi," tuturnya.
       
Langkah selanjutnya, juga akan ada uji loyalitas terhadap calon menteri. Setiap calon menteri hanya boleh loyal pada Presiden-Wapres, seperti yang pernah dikemukakan Jokowi bahwa menteri harus lepas jabatan dari partai. "Kalau tidak loyal pada Presiden tentu tidak akan lolos," terangnya.
       
Saat ditanya apakah akan melakukan lelang jabatan untuk seleksi menteri? Andi justru menuturkan bahwa seleksi antara menteri profesional dengan yang berasal dari partai tentu akan diperlakukan berbeda.

Calon menteri dari profesional akan diseleksi sendiri oleh Jokowi-JK dan dari calon menteri dari parpol tentu akan diusulkan dari partai politik. "Lebih detailnya hanya Pak Jokowi-JK yang mengetahui," ujarnya.
       
Namun, lanjut dia, seleksi menteri asal partai justru dipandang sebagai pekerjaan rumah bagi partai di Indonesia. Selama ini ada pandangan jika menteri dari unsur partai kemampuannya dipertanyakan.

Karena itu, nanti partai politik harus bekerja lebih keras menyeleksi anggotanya, sebab nantinya harus terbentur dengan kriteria yang diingikan Jokowi-JK. "Kuncinya partai harus menyeleksi dengan ketat," ujar Andi.
       
Soal nama-nama menteri, sebenarnya Jokowi-JK telah menunjuk tiga orang untuk menjadi Tim Penyelaras Akhir. Tim ini bertugas untuk menyelaraskan antara program kerja dengan nama kementerian. "Siapa tiga orang ini belum bisa saya sebut," jelasnya.
       
Yang jelas, saat ini ketiga anggota Tim Penyelaras Akhir ini sedang membahas nama-nama kementerian di luar Jakarta. Caranya dengan melihat setiap bidang, apakah perlu untuk dibuat lembaga baru.

Misalnya, apakah bidang infrastruktur perlu untuk dibuat kementerian. "Saya tidak bisa sebut di mananya," terangnya.
       
Tim tersebut, lanjutnya, memiliki batas waktu kerja hingga Jumat depan (19/9). Setelah itu hasilnya akan dilaporkan ke Jokowi-JK dan keputusan akhirnya tentu ada ditangan keduanya. "Itu hak preogratif presiden," jelasnya. (idr)