Hanya Dibebastugaskan, Sekda Sumut Disebut Pantas Dinonaktifkan

jpnn.com - JAKARTA - Putusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membebastugaskan Hasban Ritonga sebagai Sekda Sumut, dinilai solusi jalan tengah yang bersifat sementara. 

Meski masih kurang tegas, paling tidak keputusan dapat menjadi solusi demi keberlangsungan pemerintahan di Sumatera Utara.

Peneliti Divisi Kajian Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Imam Nasef, mengungkapkan pandangannya merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ketika Sekda berstatus terdakwa tetap dilantik, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu keputusan Mendagri membebastugaskan Hasban, saya kira cukup tepat. Karena memang sudah menjadi rahasia umum, praktik jual beli jabatan di daerah mengemuka cukup kuat. Apalagi jabatan Sekda, sangat rawan diperjualbelikan," ujarnya, Sabtu (30/1).

Imam mengatakan, dalam banyak kasus, jabatan Sekda sering kali diberikan sebagai imbal jasa politik. Sekda sering dilibatkan dalam proses-proses politik terutama menjelang pemilihan kepala daerah. Oleh pemenang pemilihan, posisi Sekda menjadi alat balas jasa bagi pejabat yang membantu pemenangannya. Walaupun secara aturan sangat jelas PNS harus netral dan tidak memihak.

"Tapi itu sulit diantisipasi, makanya demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik ketika Sekda bermasalah hukum, segera dinonaktifkan. Agar tidak berimbas pada pemerintahan," katanya.

Selain demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah, pembebastugasan Hasban menurut Imam cukup tepat, untuk mengobati pencederaan rasa keadilan publik. Khususnya rakyat Sumatera Utara. “Saran saya, pemerintah pusat cabut kembali Keppres pengangkatan Hasban," katanya.

Menurut Imam, dalam hukum administrasi negara, Keppres yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dicabut, setidaknya karena dua kemungkinan. Pertama, inisiatif dari pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN itu sendiri, dalam hal ini adalah Presiden.