Hanya KPK yang Dinilai Berintegritas

Berbanding terbalik dengan KPK, kepolisian justru mendapat apresiasi yang buruk dari masyarakat. Begitu juga halnya dengan pengadilan dan kejaksaan. Burhanudin menjelaskan, survei dilakukan pada 10-22 Oktober lalu. Sampel berjumlah 2.000 warga yang berusia di atas 17 tahun dari seluruh Indonesia. Berdasar jumlah sampel tersebut, margin of error sebesar 2,4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metodenya wawancara tatap muka.

  

Dari survei itu, publik menilai bahwa kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak mampu mencegah aparatnya dari tindakan korupsi serta tekanan atau suap dari pengusaha maupun politisi. "Hanya KPK yang dinilai baik, selain insititusi KPK dinilai buruk," kata Burhan.

  

Tak hanya itu, LSI juga mengukur anggapan masyarakat terhadap tingkat korupsi nasional. Saat disodori pertanyaan, "Bagaimana Bapak dan Ibu melihat tingkat korupsi di Indonesia" Jawaban yang paling banyak adalah "tinggi", yakni 47,2 persen. Jawaban "sangat tinggi" sebanyak 21,9 persen, sedangkan yang menjawab "rendah" hanya 4,7 persen.

  

"Secara umum, masyarakat menilai, kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi semakin buruk," ujar Burhan. Buktinya, saat ditanya bagaimana kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi, kepercayaan masyarakat hanya 34 persen. Padahal, pada Oktober 2009, penilaian masyarakat tentang kinerja pemerintah sangat tinggi, yakni 83,7 persen. "Mungkin saat itu awal SBY terpilih jadi presiden. Kepercayaan masyarakat masih sangat tinggi," tuturnya.