Hanya SBY yang tak Diberi Award

JAKARTA - Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi mengatakan pihaknya akan memberikan penghargaan Negarawan Award kepada para presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang telah menyumbangkan karya nyata monumental dan abadi (legacy) kepada bangsa dan negara.

"Proses Negarawan Award verifikasinya oleh tim panel yang melibatkan para tokoh nasional, pengamat dan akademisi," kata Johan O Silalahi, di Jakarta, Jumat (21/2).

Para tokoh bangsa, yang akan mendapatkan Negarawan Award adalah Presiden RI pertama Soekarno, Presiden RI kedua Soeharto, Presiden RI ketiga BJ Habibie, Presiden RI keempat KH Abdurachman Wachid (Gus Dur), dan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri.

Sedangkan para Wakil Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan Negarawan Award adalah Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI kedua Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Wakil Presiden RI ketiga Try Soetrisno, dan Wakil Presiden RI keempat M. Jusuf Kalla.

Lebih lanjut Johan menjelaskan posisi Presiden SBY yang di penghujung masa jabatannya. Menurut Johan, sulit menentukan apa karya nyata yang sudah diberikan oleh Presiden SBY kepada Indonesia selama 10 tahun memimpin Indonesia.

"Jika dikaitkan dengan proses perdamaian di berbagai daerah konflik di Indonesia seperti di Aceh dan Poso misalnya, maka yang sangat aktif dan dominan tokoh penggeraknya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Secara objektif, sulit menemukan apa legacy yang akan ditinggalkan oleh Presiden SBY untuk Indonesia," ujarnya.

Pada sisi lain lanjutnya, suka atau tidak suka, harus diakui bahwa keadaan Indonesia pascalengsernya Presiden SBY sangatlah rentan karena pemerintahan SBY meninggalkan berbagai masalah kompleks. "Selama Presiden SBY memimpin, lonjakan hutang NKRI melesat sekitar 55 persen dari total hutang yang ada sejak Indonesia merdeka," tegasnya.

Selain itu Johan O Silalahi juga menyebut maraknya korupsi di kalangan pemerintahan, krisis energi, krisis pangan, defisit neraca perdagangan, anjloknya cadangan devisa negara, meledaknya biaya penyelenggaraan negara akibat gemuknya birokrasi pemerintahan SBY.