Hanya Sedikit Temuan BPK yang Balik ke Kas Daerah
Jumat, 10 Desember 2010 – 04:49 WIB
Dijelaskan juga, setiap fungsi belanja atau pengeluaran harus didukung bukti atau dokumen. Juga harus ada barangnya. "Harus tercatat," ujarnya. Kelemahan yang terjadi pada pemda, lanjutnya, pembelian atau pengadaan barang tidak didukung dengan bukti atau dokumen sumber yang memadai.
"Akibat tidak tercukupinya bukti atau dokumen yang memadai atas pengadaan barang tersebut, maka sulit dilakukan pengukuran, penilaian, dan penyajian.," jabarnya.
Selain itu, SKPD-SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi, agar segera menyusun neraca awal, sehingga menjamin antara fungsi penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dapat tersajikan secara baik dalam laporan keuangan. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih maraknya penyalahgunaan APBD yang berujung pada banyaknya kepala daerah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Tolak Polri di Bawah Kemendagri, Ketum IMM: Usulan Reaktif Gegara PDIP Kalah Pilkada
- KMM Jaya Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri
- Dahua Technology & Yifang CME Resmi Membuka Pabrik Baru di Tangerang
- Amaliah Sobli Soroti Potensi Energi Terbarukan Lokal dalam Acara Green South Alliance
- RS UKI Terus Berbenah Memasuki Usia 51 Tahun
- Mudhofir Khamid: Keputusan Prabowo Menaikkan UMP 6,5 Persen Sangat Berpihak pada Buruh