Hanya Sedikit Temuan BPK yang Balik ke Kas Daerah
Jumat, 10 Desember 2010 – 04:49 WIB
Dijelaskan juga, setiap fungsi belanja atau pengeluaran harus didukung bukti atau dokumen. Juga harus ada barangnya. "Harus tercatat," ujarnya. Kelemahan yang terjadi pada pemda, lanjutnya, pembelian atau pengadaan barang tidak didukung dengan bukti atau dokumen sumber yang memadai.
"Akibat tidak tercukupinya bukti atau dokumen yang memadai atas pengadaan barang tersebut, maka sulit dilakukan pengukuran, penilaian, dan penyajian.," jabarnya.
Selain itu, SKPD-SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi, agar segera menyusun neraca awal, sehingga menjamin antara fungsi penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dapat tersajikan secara baik dalam laporan keuangan. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih maraknya penyalahgunaan APBD yang berujung pada banyaknya kepala daerah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Profil Rini Widyantini, Sudah Siapkan Gebrakan sebagai MenPANRB, Honorer & PPPK Wajib Tahu
- Profil & Rekam Jejak Sri Mulyani yang Kembali Memimpin Kemenkeu
- 5 Berita Terpopuler: Mendikdasmen Angkat Bicara soal Honorer & PPPK, Bikin Hati Bersukacita, Tenang
- Natalius Pigai Sudah Bicara ke Sri Mulyani soal Anggaran Kementerian HAM
- Agus Andrianto Minta Arahan Yusril dalam Memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Ratusan Penasihat Hukum Perusahaan Berkumpul di In-House Counsel Summit