Hanya Separoh Guru di Perbatasan Terima Tunjangan

“Kami akan mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan untuk membangun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan sekolah satu atap yang berasrama di perbatasan,” katanya. Hal ini untuk memudahkan akses siswa maupun guru ke sekolah.

Selain itu, menurut Zulfadhli, Fraksi Golkar akan mengusulkan resentralisasi guru ke pusat agar memudahkan kontrol, pendataan, dan kelancaran tunjangan. Selama ini, pemerintah mencairkan dana tunjangan berdasarkan database dari Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi. Tapi, ternyata data tersebut bermasalah karena kurang valid.

Anggota Komisi X dari Dapil Kaltim, Hetifah menegaskan perlunya pemerintah memperbaiki desain program untuk perbatasan. “Ini tidak bisa ditunda lagi. Pemerintah harus mendesain ulang program dan melakukan validasi data,” katanya.

Keterlibatan kementerian lain seperti Kementerian PU juga harus ditingkatkan dalam pembangunan perbatasan. Seperti diketahui, untuk membangun satu ruang kelas di perbatasan bisa berkali-kali lipat dana yang diperlukan dibanding pembangunan di kota. (wan/jpnn)