Happy Ending atau…?

Dorodjatun tak diberi "hak komando." Mestinya ia chief of staff dari tim ekonomi. Malah Meneg BUMN Laksamana Sukardi lebih power karena ia orang PDIP, sedangkan Dorodjatun adalah teknokrat tanpa partai. Ketika Laksamana bertengkar dengan Kwik selaku Ketua Bappenas, yang juga orang PDIP soal PKPS, penyelesaian kewajiban pemegang saham bank bermasalah, Dorodjatun tak berkutik.

Kabinet Mega juga adalah koalisi berbagai partai, sehingga banyak kebijakan selalu mempertimbangkan faktor politik. Buntutnya kita ingat, Mega ditinggalkan SBY, JK dan Yusril Ihza Mahendra menjelang Pemilu 2004 lalu.

Fenomena kabinet yang dipengaruhi politik kepentingan memang repot. Hendak all-out sukar karena tidak ada kekuatan politik mayoritas sehingga saban ada kebijakan dan langkah selalu ada politisasi. Suasana kabinet tidak kondusif. Rupanya, di atas langit masih ada langit.

Padahal, program ekonomi, hukum birokrasi dan sebagainya haruslah didukung oleh logika-logika sendiri yang terpisah dari logika politik kepentingan yang bersifat sementara.