Hapus Data Ganda Bansos, Kemensos Berpotensi Menyelamatkan Rp 10,5 Triliun per Bulan 

“Aslinya ada 193 juta orang penerima, setelah digabung hilang sekitar 47 juta, jadi sisa 155 juta dan masih ada kemungkinan data ganda. Jadi, kami minta dicek lagi NIK (Nomor Induk Kepegawaian) di Kemendagri,” ungkapnya.

Hasilnya saat ini tinggal 139 juta data penerima bantuan dan sudah termasuk pembaruan data dari pemerintah daerah.

"Kami hitung ada 52,5 juta data penerima yang 'ditidurkan' karena terindikasi ganda (penerima menerima lebih dari satu jenis bantuan), tidak ber-NIK (kemungkinan penerima tidak ada/fiktif), serta data yang tidak dapat dijelaskan oleh pemda," kata Pahala.

Artinya, 52,5 juta data yang awalnya masuk sebagai penerima bantuan tidak dapat digunakan lagi.

"Kami apresiasi data ini, dan terus akan mendampingi karena awal ketidatepatan adalah ketidaktepatan data," jelas Pahala Nainggolan.

Selain itu, KPK juga menyiapkan akses pengaduan di portal jaga.id.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan setidaknya 10 program KC-PEN untuk bidang perlindungan sosial.

Pertama, PKH bagi 10 juta keluarga dengan estimasi total penerima manfaat adalah 40 juta orang selama 12 bulan, total anggaran Rp 28,3 triliun.