Hapus Pilkada Cukup Lewat Revisi UU

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa partainya juga menghendaki penghapusan pilkada. Bedanya, Golkar tidak menghendaki seluruh pilkada dihapus, tetapi hanya terbatas, yaitu di tingkat pemilihan bupati/walikota saja atau gubernur saja.

Dikatakan Priyo, perlu disepakati dulu, apakah otonomi daerah itu (akan) ditekankan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Kalau otonomi ditekankan di level provinsi, maka menurutnya pilkada langsung untuk memilih bupati/walikota tidak diperlukan. Dengan kata lain, pilkada langsung cukup untuk memilih gubernur saja, sedang bupati/walikota dipilih DPRD dengan persetujuan presiden.

Sebaliknya, katanya pula, kalau konsep otonomi ditekankan di tingkat kabupaten/kota, maka pilkada langsung untuk memilih gubernur tidak diperlukan. Sementara, soal Golkar mengusulkan penghapusan pilkada, dikatakannya terutama lantaran sikap kepala daerah (yang) sering tidak sejalan dengan gubernur dan presiden, karena mereka berasal dari beragam partai.

"Komando di jalur pemerintahan menjadi tidak efektif," kata Priyo, saat menjadi salah seorang pembicara diskusi di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).