Hapus Restriksi Komoditas, Sultan Dorong Pemerintah Tuntaskan Perundingan I-EU CEPA

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk kembali melanjutkan perundingan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dengan memasukkan penyelesaian restriksi komoditas Indonesia sebagai salah satu isu prioritas.
Hal ini disampaikan Sultan pada Senin (16/1/2023) sebagai langkah preventif dalam mencegah konfrontasi dagang lebih lanjut antara Indonesia dan Uni Eropa saat ini.
Menurut Sultan, tidak perlu lagi ada aksi saling gugat dan pembatasan aktivitas dagang kedua negara.
“Kita harus mengakui bahwa Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang strategis bagi Indonesia. Kami berharap hubungan bilateral transregional ini harus dibangun dan dirawat dengan sikap saling menghormati dan memberikan manfaat,” ujar Sultan.
Uni Eropa, lanjutnya, juga merupakan mitra bisnis yang cukup besar kontribusinya dalam meningkatkan angka investasi asing (FDI) di Indonesia.
Dalam menjaga momentum windfall profit komoditi, Indonesia juga perlu mawas diri dan tidak mengabaikan standar produksi yang disyaratkan oleh Eropa.
“Kami sangat mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang berani menunjukkan posisi penting Indonesia dalam pergaulan internasional. Sebagai bangsa kita berhak mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang adil dari bangsa-bangsa lainnya di dunia,” tegas mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.
Oleh karena itu, kata Sultan, kita perlu merundingkan dan menyepakati standar dagang yang proporsional secara detail dan menyeluruh bagi kedua negara.
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah kembali melanjutkan perundingan I-EU CEPA dengan memasukkan penyelesaian restriksi komoditas Indonesia.
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City