Hapus Subsidi Mobil Pribadi

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah menghapus subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi di 2012. Upaya tersebut diharapkan bisa mencegah penggelontoran subsidi bagi masyarakat mampu.

Anggota DPD yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid mengatakan, subsidi seharusnya tidak dinikmati oleh pengguna mobil pribadi. “Jangan sampai subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang tidak patut (menerima subsidi),” kata Farhan dalam rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPD, Jakarta, kemarin (20/6).

Menkeu Agus Martowardojo mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan dua opsi untuk mengurangi subsidi BBM. Yakni, kenaikan harga BBM dan pengaturan distribusi BBM bersubsidi. “Kalau penyesuaian harga BBM tentu masih kita rundingkan. Nanti hari Jumat (24/6) akan ada pembahasan dengan Menko Perekonomian,” kata Agus.

Ia mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi saat ini telah 7 persen melampaui jatah yang ditetapkan di APBN. Ia berharap Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Kementrian ESDM, dan Pertamina, bisa mengendalikan konsumdi BBM bersubsidi, agar tidak melampaui jatah 38,6 juta kilo liter. “Kalau saya dengar secara informal itu bisa,” kata Agus.