Hapus Subsidi Rumah Tapak, Kemenpera Fokus Rumah Murah
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan terus mengupayakan kebijakan rumah murah untuk rakyat Indonesia. Bukan itu saja, Kemenpera juga mengeluarkan kebijakan penghentian subsidi KPR FLPP untuk rumah tapak mulai 31 Maret 2015 mendatang.
“Kita akan fokuskan penyaluran KPR FLPP di Rusun. Kalau bangun rumah tapak terus menerus, akan menggerus lahan produktif yang ada saat ini," ungkap Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN, Jumat (30/5).
Ke depan, imbuhnya, Kemenpera akan memfokuskan penyaluran bantuan subsidi KPR FLPP untuk Rumah Susun. Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera susun adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp 7 juta.
Sedangkan harga Rusun memiliki batasan harga yang berbeda di setiap provinsi. Batasan harga Rusun paling rendah berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Rp 6,9 juta per meter persegi dan paling tinggi adalah di Provinsi Papua yaitu Rp 15 juta per meter persegi.
Hal senada juga disampaikan, Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) Kemenpera, Budi Hartono. Dirinya mengungkapkan BLU PPP siap mendukung kebijakan Kemenpera tersebut.
“Pembangunan rumah tapak dalam jangka panjang memiliki beberapa dampak negatif. Wilayah yang terus berkembang melebar menyebabkan semakin jauhnya tempat tinggal penduduk dari pusat perekonomian, sehingga menyebabkan tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat,” terangnya.(esy/jpnn)
JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan terus mengupayakan kebijakan rumah murah untuk rakyat Indonesia. Bukan itu saja, Kemenpera
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Arief Poyuono Merespons Polemik PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Jadi Sebegini Per Gram
- Demi Kemajuan Koperasi, Forkopi Menyerukan Diakhirinya Dualisme DEKOPIN
- Indef Beberkan Kondisi Ekonomi, PPN 12% Tak Realistis
- Pengamat: Prabowo Bisa Mengajukan Penundaan PPN 12 Persen dalam APBNP 2025
- ASDP Catat Lebih dari 1.400 Kendaraan Menyeberang menuju Pulau Samosir Libur Nataru 2024-2025