Harapkan Bursa Cawapres Bersih dari Politk Uang

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menilai kompetisi untuk meraih posisi calon wakil presiden semakin menarik. Namun, ia mengingatkan agar proses penentuan cawapres tidak dikotori dengan politik uang dan transaksional.
"Politik uang dan transaksional politik sangat membahayakan kelangsungan pemerintahan lima tahun ke depan. Jika capres partai pengusung terjebak transaksi politik uang, tunggu gugatan rakyat dan akhirnya rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya," kata Herdi Sahrasad," dalam diskusi "Meneropong Capres-Cawapres 2014: Siapa Pendamping Jokowi dan Prabowo?" di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Senin (31/3).
Dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Intelegensia Bebas itu Herdi menegaskan, praktik politik uang dalam menentukan cawapres sangat berbahaya. Sebab, figur yang hebat, punya pengalaman dan diterima semua kalangan, bakal tersingkir karena tidak punya uang. "Sebaliknya tokoh yang rekam jejaknya kurang bagus akan dipilih karena dukungan pemodal,” katanya.
Menurutnya, salah satu figur yang punya potensi menjadi cawapres adalah mantan Ketua DPR RI, Akbar Tanjung. Alasannya, Akbar punya komitmen kebangsaan kuat dan kepemimpinannya tidak diragukan lagi.
“Saya melihat figur Akbar Tanjung sebagai tokoh yang bisa mendampingi capres Jokowi atau Prabowo," ulasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menilai kompetisi untuk meraih posisi calon wakil presiden semakin menarik.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prof Agus Surono: Jangan Biarkan Satu Institusi Menjadi 'Superbodi'
- Selamat, Guru Besar Untar Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
- Baznas (Bazis) DKI Luncurkan 18 Program Ramadan, Target Kumpulkan ZIS Rp 120 Miliar
- Sritex Setop Operasional 1 Maret, Karyawan Teken Surat PHK
- Menteri Trenggono: Kades Kohod & Staf Diberi Waktu 30 Hari Bayar Denda Rp 48 M
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah