Harapkan Hakim Berani Bebaskan Terdakwa Korupsi Bioremediasi

jpnn.com - JAKARTA – Terdakwa dugaan korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Bachtiar Abdul Fatah, tetap meyakini tidak ada pelanggaran aturan dan kerugian negara dalam realisasi proyek penggunaan mokroorganisme untuk mengatasi polutan di areal pertambangan itu. Karenanya, bachtiar melalui penasihat hukumnya, Maqdir Ismail, meminta dibebaskan dari segala dakwaan.

Menurut Maqdir, ada sejumlah alasan mendasar sehingga kliennya harus dibebaskan. Di antaranya karena adanya putusan praperadilan yang membatalkan keputusan Kejaksaan Agung tentang penetapan Bachtiar sebagai tersangka.

Selain itu, lanjut Maqdir, tidak ada unsur kerugian negara maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan General Manager Sumatra Light South PT CPI tu dalam proyek bioremediasi. Bahkan, lanjut Maqdir, fakta persidangan maupun keterangan saksi-saksi juga tidak membuktikan bahwa Bachtiar bersalah dalam perkara itu.

“Dengan semua fakta-fakta dan alasan ini merupakan kewajiban hukum dari hakim untuk membebaskan terdakwa Bachtiar Abdul Fatah dari semua tuntutan,” kata Maqdir dalam keterangan persnya, Senin (14/10).

Maqdir menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga tidak menemukan unsur pelanggaran aturan dalam proyek bioremediasi. “KLH menurut Undang-undang adalah pihak yang berwenang dan KLH telah mengkonfirmasi ketaatan CPI seperti dikuatkan oleh keterangan ahli Prof
Laica Marzuki dan Prof  Asep Warlan Yusuf,” ujar Maqdir.

Bahkan, imbuh Maqdir, BP Migas (sekarang SKK Migas, red) juga memberikan persetujuan terhadap nilai kontrak proyek bioremediasi di PT CPI. Sedangkan Direktorat Jenderal Anggaran telah melakukan offsetting sebesar USD 9,864,190.00, dari kewajiban BP Miagas atas under lifting PT. Chevron Pacific Indonesia.  "Jumlah yang di offsetting ini adalah seluruh biaya yang digunakan untuk kegiatan bioremediasi. Tidak ada kerugian negara  dalam proyek bioremediasi,” jelasnya.

Anehnya, kata Maqdir, ada perbedaan tentang angka kerugian negara dalam surat dakwaan dengan surat tuntutan. Sebab, dalam surat dakwaan disebut angka kerugian negaranya USD 221,327, sedangkan dala, surat tuntutan naik menjadi USD 228.126.

“Dengan adanya perbedaan besarnya jumlah kerugian negara ini, maka sesungguhnya surat dakwaan tidak terbukti dan Bachtiar harus dibebaskan,” pintanya. (boy/jpnn)