Harapkan Jokowi Pilih Jaksa Agung Perempuan
Untuk Prioritaskan Pembenahan Internal Kejaksaan
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis (PAKIS), Rahmad Hidayat mengapresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan banyak pihak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kriteria calon Jaksa Agung (Jagung) pengganti Basrief Arif. Rahmad menyebut banyaknya masukan itu menjaid bukti tentang harapan besear terhadap kejaksaan.
"Semua masukkan tentang kreteria calon Jaksa Agung, saya nilai orientasinya demi kemajuan dan penegakan hukum di masa depan. Ini sudah sesuai dengan cita-cita semua anak bangsa," kata Rahmad Hidayat, di Jakarta, Senin (10/11).
Masalahnya, lanjut Rahmad, sejauh ini tidak ada jaminan, apakah Jaksa Agung bakal benar-benar menegakkan hukum, atau hanya menjadi kekuatan penyangga bagi kekuasaan sebuah rezim. Ia justru berharap Presiden Jokowi berani membuat terobosan dan menyimpang dari kelaziman selama ini, yakni menunjuk perempuan menjadi Jaksa Agung.
"Jika serius untuk penegakkan hukum, saya sarankan Jaksa Agung mendatang sebaiknya wanita. Tugasnya tidak perlu menangkapi para koruptor. Prioritasnya harus memperbaiki birokrasi Kejaksaan Agung ke arah yang lebih manusiawi dan berwibawa," sarannya.
Rahmad menegaskan, saat ini hal yang perlu diprioritaskan adalah agar masyarakat bisa secara mudah mengakses kinerja Kejaksaan Agung dari hulu hingga hilir. "Setidaknya dalam semua proses hukum di seluruh pengadilan, publik tahu integritas jaksa yang bertugas menangani sebuah perkara," ujarnya.
Selain itu, lanjut Rammad, rekrutmen jaksa harus dilakukan secara lebih transparan dan menutup semua celah negosiasi. "Saya kira itu saja dulu, oleh karena itu memercayakan posisi Jaksa Agung pada sosok wanita lebih berarti," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis (PAKIS), Rahmad Hidayat mengapresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan banyak pihak kepada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan
- Polda Papua Pecat 26 Polisi Selama 2024, Salah Satunya Sudah Bergabung dengan KKB
- Situs Megalitik Gunung Padang Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Polri Moncer di 2024, Edi: Tetap Dibutuhkan Pengawasan yang Kuat
- Istana Tegaskan Belanja Kebutuhan Sehari-hari di Warung & Supermarket Tak Kena PPN 12 Persen
- BKN Sebut Pengumuman Kelulusan PPPK Teknis & Nakes Hampir Tuntas, Guru Kapan?