Harapkan Jokowi Rampingkan Kabinet agar Tak Boros Anggaran

jpnn.com - JAKARTA - Duet Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan mampu membentuk pemerintahan yang ramping setelah resmi dilantik pada 20 Oktober nanti. Sebab, duet yang dikenal dengan Jokowi-JK itu sudah semestinya menekan anggaran yang sering tak efisien dalam membiayai roda pemerintahan.

Harapan itu disampaikan Direktur Pusat Kajian dan Analisa Lembaga Administrasi Negara, Anwar Sanusi dalam diskusi di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (13/8). Menurutnya, postur birokrasi di Indonesia justru terbukti memunculkan inefisiensi anggaran karena banyak program di antara instansi pemerintahan yang tumpang tindih.

Anwar lantas mencontohkan jumlah kementerian selama dua periode pemerintahan yang menurutnya terlalu banyak. Sebab, di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II di bawah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono saja sampai 34 kementerian.  

“Di China yang memiliki 1,3 miliar penduduk saja hanya memiliki 23 kementerian. Inggris hanya 26 kementerian, sedangkan Korea Selatan hanya 17 kementerian,” paparnya.

Sedangkan negara yang memiliki menteri lebih dari 30 biasanya adalah negara-negara berkembang. “Seperti Srilanka, Banglades, India, termasuk Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut Anwar mencontohkan program pemerintah yang tumpang tindih. Misalnya penanganan pulau-pulau kecil oleh Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara masyarakat miskin ditangani oleh Kementerian Sosial.

Namun, lanjutnya, ada Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga menyentuh pulau-pulau kecil dan masyarakat miskin. "Ini overlapping yang luar biasa," paparnya.

Karenanya Anwar berharap Jokowi-JK tidak terjebak pada transaksi politik untuk bagi-bagi kursi menteri. Jumlah kabinet yang ramping itu pernah terjadi pada awal-awal Orde Baru. “Pada Kabinet Pembangunan II, Indonesia hanya memiliki 25 kementerian,” ulasnya.