Harapkan KPK Cekatan Agar Warga DKI Tak Salah Pilih

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menindaklanjuti laporan-laporan korupsi yang diduga menyeret calon pada Pemilukada DKI Jakarta. Pengamat politik yang juga dosen komunikasi politik Universitas Indonesia (UI),  Ari Junaedi, menyatakan, jika KPK serius mengusut dugaan korupsi para calon gubernur maka hal itu akan membuat publik memiliki gambaran tentang figur yang tepat untuk dipilih dalam Pemilukada DKI 20 September mendatang.

Hal itu disampaikan Ari, menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang tingginya laporan dugaan korupsi di Pemprov DKI, maupun laporan tentang pembiaran oleh Joko Widodo terhadap kasus dugaan korupsi di Pemkot Solo. "KPK harus kita dorong untuk mengungkap semua laporan dugaan korupsi agar kita semua tahu jejak rekam tokoh-tokoh yang dilaporkan," kata Ari di Jakarta, Jumat (31/8).

Ari juga menantang pasangan cagub Pemilukada DKI untuk melakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan yang dimiliki.  "Kalau mau jujur, alangkah baiknya Jokowi atau Foke berani menjelaskan pembuktian terbalik soal harta kekayaan yang dimiliki. Kalau ada yang berani melakukan itu, baru calon pemimpin jempolan," ulasnya.

Seperti diketahui, PPATK beberapa waktu lalu merilis tentang laporan dugaan korupsi di masing-masing provinsi. Pemprov DKI Jakarta berada di urutan teratas dalam hal laporan tentang korupsi dibanding provinsi lain.