Harapkan PKK Ikut Aktif Entaskan Kemiskinan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, berharap Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat berperan aktif membantu pemerintah mengatasi jumlah penduduk miskin di Indonesia yang saat ini jumlahnya berkisar 29,1 juta jiwa. Menurutnya, Tim Penggerak PKK memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
Gamawan mengatakan, Tim Penggerak PKK memiliki jaringan yang solid dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Karenanya, ia berharap potensi itu bisa dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan.
“Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi lewat program pelatihan-pelatihan. Jajaran tim penggerak PKK memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin tersebut, agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia,” ujar Gamawan dalam Jambore Nasional Tim Penggerak PKK di Jakarta, Senin (7/10).
Namun, kata Gamawan, tujuan itu mustahil dapat tercapai jika tim yang ada tidak memiliki kemampuan. Karena itu, lanjutnya, para kader PKK perlu terlebih dahulu memeroleh bimbingan dan pembinaan, serta dukungan dan fasilitas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
“Saya kira dalam rangka gerakan PKK sampai ke tingkat kelurahan, perlu dilakukan tiga upaya pokok. Yaitu penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan kapasitas kader dan penguatan kapasitas keuangan tim penggerak PKK,” kata pria yang juga Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK pusat itu.(gir/jpnn)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, berharap Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat berperan aktif
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wamentan: Pengusaha FOMO Naikkan Harga Pangan Terancam Pidana & Masuk Neraka
- Heboh Kasus MinyaKita, Legislator PKB Singgung Soal Pengawasan
- Tinjau Banjir Naik Helikopter, Gubernur Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan
- Guru R1 Siap Ikut Demo Nasional 18 Maret, Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024
- MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Legislator PKB: Ini Penipuan dan Pelanggaran Serius
- Pemerintah Pusat Izinkan Program Sarapan Gratis, Pramono Segera Laksanakan