Hardiknas 2020: 56 Persen Sekolah Swasta Kesulitan Bayar Gaji Guru

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2020, Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia meminta pemerintah untuk lebih care terhadap kondisi sekolah swasta di masa Pandemi Covid-19.

JSIT Indonesia yang tergolong sekolah swasta dan beranggotakan 2.313 sekolah di seluruh Indonesia, merasakan dampak akibat pandemi Covid-19. Sebagian besar sekolah mengalami kesulitan finansial. 

Ketua JSIT Indonesia Mohammad Zahri mengatakan berdasarkan survei baik yang dilakukan internal maupun eksternal, sekitar 50-56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan finansial.

“Kesulitan finansial yang dirasakan sekolah swasta yang merupakan anggota JSIT Indonesia, persentase hampir sama dengan yang disampaikan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, di mana sekitar 56 persen sekolah swasta terdampak dengan mewabahnya Covid-19,” ungkap Zahri dalam pesan elektroniknya, Sabtu (2/5).

Zahri menambahkan kondisi ini terlihat dari fenomena para orang tua yang kesulitan membayar SPP sekolah. Juga adanya tuntutan orang tua murid agar mendapatkan pemotongan biaya SPP, karena tidak adanya kegiatan pembelajaran di sekolah yang berimplikasi pada biaya operasional sekolah untuk gaji dan pemeliharaan sekolah.

"Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat mempengaruhi daya tahan sekolah untuk membayar gaji guru dan karyawan sekolah serta bisa berakibat kepada pemutusan hubungan kerja dan dalam jangka panjang akan mengganggu proses pendidikan di sekolah,” tutur.

Lebih lanjut Zahri meminta pemerintah untuk  menyiapkan langkah-langkah mitigasi sehingga bisa segera merumuskan skema bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta dari tingkat pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga perguruan yang mengalami kesulitan biaya operasional.

“Lembaga pendidikan swasta ini juga mohon diperhatikan pemerintah, karena merupakan penyangga utama pendidikan di Tanah Air. Mengingat timpangnya jumlah lembaga pendidikan milik pemerintah dengan anak usia didik di Indonesia," pinta Zahri.