Hardiknas 2021: Ketum PGRI Sentil Kesejahteraan Guru dan Kegaduhan Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Penetapan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diambil dari tanggal kelahiran Ki Hadjar Dewantara merupakan pengakuan resmi negara terhadap perjuangan dan jasa besarnya.

Menurut Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini, dari sisi angka-angka statistik secara kuantitas memang menakjubkan. Terdapat capaian yang luar biasa dalam kesempatan akses pendidikan.

Jika mengacu pada frasa tujuan bernegara dalam kontitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, lanjutnya, maka kenyataan pencapaian tujuan itu masih jauh panggang dari api.

"Kalau kita menggunakan indikator mutu pendidikan yang disepakati secara internasional, kualitas pendidikan Indonesia masih belum membanggakan," ujar Unifah di Jakarta, Minggu (2/5).

Peringkat Indonesia dalam Human Development Index (HDI), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), serta Programme for International Student Assessment (PISA), berada pada posisi menengah bawah, dan rendah. Indikator itu menunjukkan bahwa masih terlalu banyak pekerjaan rumah di sektor Pendidikan yang harus diselesaikan.

Menurut Unifah, kondisi lebih memprihatinkan dari sisi karakter. Maraknya korupsi bahkan mulai dari kalangan milenial, penggunaan narkoba yang meluas, tawuran, kekerasan hingga pelanggaran lalu lintas yang dianggap lazim menunjukkan masih ada yang harus diluruskan dalam dunia pendidikan bangsa ini. Hal ini diperparah dengan memudarnya nasionalisme di sebagian kalangan.

"Tanpa nasionalisme kita akan melihat pembangunan fisik secara nyata. Namun tidak bisa membedakan antara pembangunan Indonesia yang murni karya, dan modal anak bangsa dan pembangunan di Indonesia yang dimodali asing dan dimiliki asing," tegasnya.

PGRI mengajak semua pihak untuk merenungi kembali sudahkah pendidikan kita saat ini sesuai prinsip-prinsip pendidikan kebangsaan yang digagas Ki Hadjar Dewantara?