Hardjuno: Saatnya Menghapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
Salah satunya adalah pos pembayaran subsidi bunga obligasi rekapitatalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Sabtu (1/10).
“Sejak 20 tahun terakhir, saya turun ke jalan meneriakkan agar pemerintah menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Sebab, snggaran tersebut tidak produktif dan membebani APBN kita,” tegas Hardjuno.
Sayangnya, kata dia, desakan menghapus pembayaran bunga Obligasi Rekap BLBI tidak digubris.
Padahal, pembayaran bunga obligasi ini membuat APBN tidak sehat.
“Saya tegaskan lagi, ini peringatan bagi anggaran kita. Kalau uang rakyat ini terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting maka APBN kita jebol dan ini menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini,” terang dia.
Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang membebani rakyat dan APBN seperti subsidi bunga obligasi rekapitatalisasi eks BLBI.
- Sri Mulyani Laporkan Defisit APBN Februari, Jangan Kaget ya!
- Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Kerja Pusat dan Daerah
- Hardjuno Wiwoho: Tiga Syarat agar Danantara Bisa Dipercaya, Salah Satunya Hukuman Mati untuk Koruptor
- Pakar Anggap Proyek PIK 2 Dongkrak PAD & Ciptakan Lapangan Kerja Tanpa Bebani APBN
- Korupsi Makin Menggurita, Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Harga Mati
- Hardjuno: Danantara Dalam Bayang-Bayang Skandal BLBI