Hardjuno Wiwoho Minta Pemerintah Membangun Sistem Pencegahan Korupsi
jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Program Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, Shri Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif dengan melibatkan seluruh stakeholder.
"Pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif," ujar Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Selasa (18/60.
Menurut dia, masyarakat sipil juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, melaporkan indikasi korupsi, dan menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat publik.
Menurut Hardjuno, meskipun korupsi masih menjadi masalah pelik di Indonesia, namun absennya korupsi bukanlah sekadar angan-angan kosong.
Dia menyebut bberapa negara seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru telah berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan dengan tingkat korupsi yang sangat rendah.
"Ini membuktikan bahwa absennya korupsi bukanlah utopia, melainkan sebuah visi yang diwujudkan dengan komitmen dan kerja keras," ujar Dr. (Cand.) Shri Hardjuno Wiwoho.
Untuk itu, kata dia, memerlukan langkah-langkah strategis dan terpadu yang melibatkan semua elemen masyarakat.
Menurut dia, korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di pusat dan di daerah yang diduga melibatkan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Shri Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif dengan melibatkan seluruh stakeholder.
- Soal Kasus Tom Lembong, Jaksa Agung: Kami Tidak Pernah Punya Maksud Politik
- Polda Riau Kejar Buronan Korupsi Rp 2,6 Miliar Ini, Ada yang Kenal?
- Kejagung Periksa Mantan Kasubdit di Kemendag Soal Kasus Impor Gula
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Sidang Kasus Timah, Ahli Jelaskan Soal Modal APBN dan Keuangan Negara
- Polda Sulsel Bongkar Korupsi Berjemaah yang Merugikan Negara Rp 84 Miliar