Hardjuno Wiwoho Soroti Kinerja Satgas BLBI, Menohok
“Dengan bunga yang sudah mencapai ratusan triliun rupiah, terlihat betapa besar kerugian negara jika masalah ini tidak segera diselesaikan,” ujar Hardjuno.
Dengan masa tugas Satgas BLBI yang akan berakhir pada Desember 2024 dan pergantian kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada Oktober, muncul kekhawatiran serius tentang nasib penagihan utang BLBI.
Setiap pergantian kepemimpinan membawa risiko perubahan kebijakan dan prioritas, yang bisa memengaruhi keberlanjutan upaya penuntasan BLBI ini.
“Jika pemerintahan baru tidak memberikan dukungan penuh, ada risiko bahwa upaya pengembalian dana BLBI akan terhenti atau kehilangan momentum,” kata Hardjuno.
Hardjuno juga menekankan pentingnya pemerintah baru untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah BLBI tetap menjadi prioritas utama.
Dengan masih ada sekitar Rp 72,25 triliun yang belum tertagih, dan nilai yang seharusnya dikembalikan termasuk bunga mencapai Rp 502,48 triliun, upaya untuk mengembalikan uang rakyat ini harus terus didorong.
"Tanpa komitmen kuat dari semua pihak, pencapaian Satgas BLBI ini mungkin hanya akan menjadi catatan sejarah tanpa dampak nyata bagi keuangan negara dan kesejahteraan rakyat,” ujar Hardjuno.(fri/jpnn)
Pegiat antikorupsi yang juga pengamat hukum Hardjuno Wiwoho menyoroti kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Hardjuno: Satgas BLBI Harus Fokus Mengembalikan Uang Negara dari Obligor Nakal
- Kandidat Doktor Unair Ini Mendukung Langkah Presiden Jokowi Terkait RUU Perampasan Aset
- Hardjuno Wiwoho: Upacara 17 Agustus di IKN Musti Jadi Titik Awal Perbaikan Hukum di Indonesia
- Gandeng KPK dan KLHK, Bea Cukai Perkuat Sinergi Antikorupsi & Pengelolaan Lingkungan
- Indeks Perilaku Antikorupsi di Indonesia Rendah, Hardjuno Soroti Keteladanan Pemimpin
- Alexander Marwata Sentil Kepala Daerah saat Bicara Pemimpin Antikorupsi, Ada Istilah Lingkaran Setan