Harga Batu Bara Internasional Naik, Mulyanto: Pemerintah Harus Kendalikan Perusahaan Domestik
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah menindak perusahaan batu bara yang tidak komitmen laksanakan ketentuan pemenuhan pasar domestik untuk kebutuhan pembangkit listrik di berbagai daerah di Tanah Air.
Mulyanto menyatakan, pemerintah harus bisa mengendalikan besaran kapasitas batu bara untuk keperluan dalam negeri dan untuk ekspor.
"Jangan sampai di saat harga batu bara internasional naik, sebagian besar lari menuju pasar ekspor. Akibatnya beberapa pembangkit listrik tenaga uap milik PLN dan swasta mengalami kesulitan bahan bakar," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/2).
Menurut dia, dalam kondisi harga pasaran batu bara internasional naik, produsen batu bara cenderung menjual ke pasar ekspor ketimbang pasar domestik.
Untuk itu, pemerintah harus bisa mengendalikan pengusaha batu bara agar tetap mendahulukan kewajiban melayani kebutuhan pasar dalam negeri.
"Kalau semangat pengusaha batu bara yang seperti ini diteruskan bisa-bisa PLTU kita padam. Ini kondisi yang cukup riskan bagi ketahanan energi nasional. Karenanya Pemerintah harus bersikap tegas," jelas Mulyanto.
Dia menilai kebijakan pemerintah menjaga harga batu bara agar konstan melalui instrumen HBA (harga batu bara acuan) dan penerapan pemenuhan pasar domestik perlu diikuti dengan ketegasan pengawasan pelaksanaannya.
"Agar kebutuhan cadangan batu bara untuk operasi PLTU stabil dan aman untuk batas waktu yang ditentukan," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah menindak perusahaan batu bara yang tidak komitmen laksanakan ketentuan pemenuhan pasar domestik untuk kebutuhan pembangkit listrik di berbagai daerah di Tanah Air.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Prabowo Bakal Suntik Mati Operasional PLTU dalam 15 Tahun
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia