Harga Bawang Putih Melejit, Presiden Prabowo Subianto Diminta Perbaiki Tata Kelola Importasi

Berdasar informasi yang diterima, kata dia, RIPH yang sudah dikeluarkan Kementerian Pertanian sekitar 550 ribu ton kepada 87 perusahan. Sementara, SPI yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan baru 106 ribu ton kepada 21 perusahaan. 

"Jika pengiriman dengan kapal membutuhkan waktu antara 2 sampai 4 minggu, maka kemungkinan besar harga bawang putih akan sulit turun ketika masuk puasa dan Idulfitri," papar Rijal.

Selanjutnya, kata Rijal, sebenarnya akar persoalan melonjaknya harga bawang putih sejak dulu bersumber dari ketidakkonsistenan pemberlakuan RIPH dan SPI. 

Jadwal penerbitan yang tidak teratur dan tidak transparan ke publik membuka ruang para spekulan dan praktik rekayasa harga bawang putih makin merebak, yang akhirnya terjadi disparitas harga yang tinggi antara di negara asal dengan di konsumen.

"Karena itu, sudah saatnya pemerintah mengambil pilihan lain di luar penetapan kuota yang justru menjadi sumber masalah, yakni menerapkan tarifisasi impor berdasarkan harga di negara asal dan perbandingannya dengan harga pasar riil di dalam negeri," katanya.

Menurut Rijal, pemerintah melalui tarifisasi impor bisa memonitor langsung perkembangan harga bawang putih. "(Tarifisasi impor) juga bisa menjadi sumber pendapatan baru pemerintah untuk memulihkan kembali APBN," kata Rijal.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan persoalan tingginya harga bawang putih disebabkan oleh tata kelola importasi yang dimonopoli sehingga hanya orang-orang tertentu yang diizinkan melakukan importasi bawang putih. 

"Karena hanya orang-orang tertentu yang diduga monopoli itu, maka mereka bisa seenaknya membentuk harga. Mau mengambil untung berapapun mereka tidak masalah, karena toh mereka yang hanya bisa importasi dan berjualan sehingga meskipun harga naik atau mahal ya rakyat tetap beli karena butuh," papar Boyamin.