Harga BBM Bakal Naik? Jokowi Serahkan Sri Mulyani yang Menghitung
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menghitung ulang kemampuan pemerintah menyubsidi bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah barang lainnya.
Jokowi menyampaikan angka inflasi Indonesia sudah berada pada 4,94 persen.
Angka itu dibebani besarnya subsidi untuk energi dari APBN yang mencapai Rp 502 triliun.
Presiden pun akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kemampuan APBN pemerintah dalam melanjutkan subsidi tersebut.
"Pertalite, Pertamax, solar, elpiji, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya itu hitung-hitungan kami di tahun ini subsidinya Rp 502 triliun, angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi. Tetapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan," tutur saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).
Terkait harga pangan, presiden mengajak semua pihak untuk bersyukur karena harga, terutama beras di Indonesia masih bisa dikendalikan.
Harga beras berada sekitar Rp 10 ribu. Harga tersebut jauh lebih murah jika dibandingkan harga beras di sejumlah negara, misalnya di Jepang Rp 66 ribu, di Korea Selatan Rp 54 ribu, di Amerika Serikat Rp 53 ribu, dan di Tiongkok Rp 26 ribu.
"Kami juga patut bersyukur baru seminggu yang lalu kami mendapatkan sertifikat penghargaan dari Internasional Rice Research Institute untuk sistem ketahanan pangan kita dan swasembada beras. Ini yang harus kami pertahankan dan kami tingkatkan sehingga tidak hanya swasembada beras saja, tetapi nanti bisa ekspor beras, ikut mengatasi kelangkaan pangan di beberapa negara karena sudah mengerikan sekali," ungkapnya.
Inflasi Indonesia dibebani besarnya subsidi untuk energi, seperti BBM, dari APBN yang mencapai Rp 502 triliun.
- Hasto Tersangka Seminggu setelah Jokowi Dipecat PDIP, Apa Kaitannya?
- Bendungan Hasto
- 5 Berita Terpopuler: Cek Fakta, Benarkah Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Begini Penjelasannya
- KPK Sengaja Tetapkan Hasto Tersangka Setelah Jokowi Lengser, Begini Analisis IPW
- Mantan Pegawai: Jangan Cuma Hasto, KPK juga Harus Proses Keluarga Jokowi
- Pantau Satgas Nataru Pertamina, Wakil Menteri ESDM Jamin Ketersediaan Energi di Medan