Harga BBM hingga Gas Melon Bakal Naik? DPR: Menteri ESDM Jangan Meneror Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri ESDM jangan mengeluarkan wacana yang bisa membuat masyarakat panik.
Sebab, hingga saat ini pemerintah dan DPR sama sekali belum pernah membahas rencana kenaikan harga BBM dan gas tersebut.
"Menteri ESDM Arifin Tasrif jangan latah ikut meneror masyarakat dengan isu kenaikan harga BBM dan gas LPG 3 kilogram," tegas Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Jumat (15/4).
Mulyanto menilai pemerintah sangat tidak peka dengan kegelisahan rakyat, karena baru saja mahasiswa melakukan aksi yang salah satu tuntutannya adalah soal BBM.
Dalam Raker bersama DPR, Menteri ESDM menyatakan bahwa dalam jangka menengah dan panjang memiliki strategi untuk penyesuaian harga Pertalite, Solar, dan gas melon 3 kilogram.
Terhadap pemaparan tersebut masyarakat harus tetap tenang, karena ini baru strategi Kementerian ESDM dalam jangka menengah dan panjang, bukan strategi jangka pendek.
Namun, menurut Mulyanto dalam terminologi Bappenas, strategi jangka pendek bersifat tahunan, sementara strategi jangka menengah itu bersifat lima tahunan.
"Juga yang dipaparkan Menteri ESDM dalam Raker tersebut adalah sebuah strategi umum, bukan sebuah rencana, apalagi sebuah usulan konkret kepada DPR," terang Mulyanto.
DPR minta Menteri ESDM Arifin Tasrif jangan latah ikut meneror masyarakat dengan isu kenaikan harga BBM dan gas melon.
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- Kejagung Diminta Masukkan Kerugian Masyarakat dalam Kasus Minyak Mentah
- DGB UI Minta Disertasi Bahlil Dibatalkan, Idrus Golkar Curiga Ada Pengaruh Politik
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Dirut Pertamina Minta Maaf ke Masyarakat: Kami akan Bekerja Lebih Baik Lagi
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik