Harga BBM Naik, gak Usah Pencitraan Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengaku, sejak awal sudah meragukan komitmen pemerintah yang tidak akan menaikan harga BBM nonsubsidi. Sebab, di tengah kondisi harga minyak dunia yang melambung, kondisi harga keekonomian BBM nonsubsidi tidak bisa terus menerus ditekan.

Selain karena harga minyak dunia yang melambung, sambung Herman, tergerusnya rupiah terhadap dolar juga memengaruhi harga BBM. "Dari awal kami menyangsikan tekad pemerintah untuk tidak menaikan semua jenis BBM dalam tahun ini," ujar Herman kepada INDOPOS, Minggu (1/7).

Pemerintah, lanjutnya, mestinya lebih transparan dalam melihat situasi seperti ini. Di tengah kondisi yang cukup tinggi risiko, mestinya pemerintah bisa menghitung secara cermat dalam mekanisme penentuan harga dan subsidi.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal juga angkat bicara. "Kenaikan harga BBM itu bukan permasalahan setuju atau tak setuju. Tetapi masyarakat harus diberikan pendidikan, berkaitan dengan anggaran/APBN dan sumber BBM yang kita kelola bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena selama ini pendidikan kepada rakyat tak sampai," kata Cucun.

Cucun menilai, ada kesalahan awal dalam memberikan informasi atau pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan kenaikan BBM yang dikaitkan dengan ketersediaan anggaran APBN. "Sebelumnya, pemerintah lebih mempertahankan pecintraan dengan harapan kualitas pemerintah tak mau jeblok di mata masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Karena lebih mengedepan pencitraan itu, Cucun mengungkapkan di saat terjadi kenaikan atau melambungnya harga minyak mentah dunia, pemerintah tak bisa mensubsidi sehingga penyesuaiannya dengan cara menaikkan harga BBM.

"Sebelumnya, minyak mentah dunia pada kisaran 40-45 USD per barrel, sekarang melambung dan tembus 60 sampai 70 USD per barrel," ungkapnya.

Cucun mengatakan, jika anggaran di APBN digunakan terus untuk menutupi subsidi BBM, APBN bisa jebol.