Harga BBM Naik, Gunhar PDIP: Itu Keputusan Sulit

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menilai keputusan menaikkan harga BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax pada Sabtu (3/9), harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi energi.

Gunjar menjelaskan dengan kenaikan harga minyak dunia maka belanja subsidi energi berpotensi boros jika penyesuaian harga BBM tidak dilakukan hingga akhir 2022.

"Kami pun memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini yang makin tertekan, di tengah melonjaknya harga minyak dunia, sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina," kata Gunhar dalam keterangan di Jakarta.

Dia menyebut saat ini saja anggaran subsidi dan kompensasi BBM sudah mencapai Rp 502,4 triliun. Jika sampai akhir 2022 tidak dilakukan penyesuaian, maka beban subsidinya bisa menyentuh Rp 700 triliun.

Legislator PDI Perjuangan itu menyampaikan kebijakan harga BBM naik memang keputusan sulit yang harus dijalankan. Sebab, ada urgensi mengurangi subsidi agar APBN tidak makin tertekan.

Kebijakan itu juga harus ditempuh guna menghindari salah sasaran anggaran subsidi dan kompensasi BBM, apalagi lebih 70 persen subsidinya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

“Penyesuaian harga BBM yang baru disampaikan Presiden Jokowi adalah keputusan sulit yang harus diambil. Mengingat, kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi BBM mengalami peningkatan hingga 300 persen," tutur Gunhar.

Namun demikian, anggota DPR RI Dapil II Sumsel itu meminta pengalihan sebagian subsidi BBM bisa dilakukan dengan tepat sasaran, antara lain berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 Triliun kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu.