Harga BBM Tergantung Kondisi Selat Hormuz

Anggaran kompensasi juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pedesaaan sebesar Rp 7,883  trilun, dengan  cakupan 28.300 desa dengan alokasi masing-masing Rp 250 juta perdesa. Ada pula tambahan anggaran untuk program keluarga harapan Rp 591,5 miliar. Juga, ada insentif bagi angkutan umum dialokasikan Rp 5 trilun.

Dengan tertundanya kenaikan harga BBM, anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan.  Bambang mengatakan, anggaran itu tidak bisa didrop karena sudah dianggarkan. "Ya nanti kita simpan dulu," kata Bambang.

Dia mengatakan, ke depan, pemerintah dan DPR harus lebih berhati-hati dalam menyusun undang-undang. "Supaya jangan ada pasal-pasal yang membuat pemerintah kesulitan membuat kebijakan. Padahal, ada potensi bahaya terjadi," kata Bambang.

Sebenarnya, dalam APBN 2008, 2009, 2010, dan 2011, pemerintah selalu diberi pasal diskresi atau keleluasaan menaikkan harga BBM. Dalam APBN di tahun-tahun itu, pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan harga BBM jika terjadi deviasi harga ICP sebesar 10 persen. Inilah mengapa, pada 2008 dan 2009, pemerintah bisa lebih bebas menaikkan dan menurunkan harga.