Harga BBM Turun, Tarif Listrik Juga?
jpnn.com - JAKARTA - Selain harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik juga berpotensi ikut turun. Meski jarang diungkapkan, namun beberapa pejabat PLN sering tampak hadir dalam rapat-rapat kabinet membahas paket kebijakan ekonomi jilid 3.
Informasinya, pemerintah juga meminta PLN untuk melakukan efisiensi agar tarif listrik bisa turun.
Penurunan tersebut, terutama akan diarahkan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA yang saat ini sudah tidak menerima subsidi.
Selain itu, untuk menggairahkan dan memberi insentif pelaku usaha, PLN juga diminta menghitung kemungkinan diturunkannya tarif listrik untuk pelanggan industri dan bisnis.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, paket kebijakan jilid 3 akan fokus pada tiga hal. Yakni peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan pencegahan PHK serta penguatan daya beli.
Untuk mendorong investasi, pemerintah akan membentuk desk khusus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menangani investasi padat karya. Kemudian, dari segi ekspor, pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan kredit ekspor bagi UKM dengan bunga di bawah komersial. Tujuannya untuk mencegah terjadinya PHK.
"Untuk menjalankan tugasnya, LPEI mendapat PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 1 triliun, tahun ini," katanya kemarin.
Sementara untuk meningkatkan daya beli, kata Bambang, pemerintah berniat menurunkan harga BBM. Namun, mantan Wamenkeu tersebut tampaknya masih enggan dengan putusan menurunkan BBM khususnya bagi bensin jenis premium.
JAKARTA - Selain harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik juga berpotensi ikut turun. Meski jarang diungkapkan, namun beberapa pejabat PLN sering
- Gandeng Pengusaha Lokal, Tangkas Motor Listrik Ekspansi ke Jawa Timur
- Majoo Expert Solusi Nyata untuk Para Pelaku Usaha di Indonesia
- BNI Culture Fest 2024: Transformasi Dalam Membangun Budaya Kerja & Kinerja
- Dampingi Prabowo Bertemu PM Trudeau, Menko Airlangga: Ini Mampu Tingkatkan Perdagangan
- Kemenko Perekonomian Meluncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital
- Dihadiri 25 Pakar & Praktisi Terkemuka, IKF 2024 Diikuti Lebih dari 1.600 Peserta