Harga Beras Mencekik, Anggap Lebih Bahaya dari Nuklir

JAKARTA - Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi) FPKB DPR RI Daniel Djohan‎ Menyatakan, melambungnya harga beras sudah pada tingkat membahayakan bagi suatu negara dan ancamannya lebih berbahaya dari nuklir. Apalagi kasus beras ini hampir terjadi setiap tahun, terus berulang-ulang dan sistemik.
    
Karena itu, katanya, DPR akan segera membentuk Pansus beras dan pupuk terkait dugaan adanya kartel atau mafia beras dan pupuk, yang menyulitkan petani selama ini.
    
“Saya melihat ada tangan-tangan yang tidak terlihat untuk pengondisian untuk melakukan impor, setiap menjelang panen raya pada Maret dan April mendatang. Untuk itu, agar harga gabah dan beras tidak jatuh di musim panan raya itu, maka pemerintah harus tolak impor beras. Dan kami akan mendorong pembentukan pansus untuk mengungkap kasus yang terulang berulang ini,” tegas Daniel.
    
Menurut Daniel, yang harus dilakukan oleh Bulog adalah menindak oknum pemerintah dan swasta juga operasi pasar untuk mengetahui jumlah stok beras. Hanya saja operasi pasar itu tidak main-main, sehingga tidak mengandalkan pengusaha besar.

Sebab, pengusaha besar itu sebagian merupakan bagian dari kartel, yang mengendalikan harga. “Bulog harus andalkan Kopas, yaitu koperasi pasar dan kios-kios kecil di pasar itu tak mungkin akan menimbun beras,” ujarnya.
    
Persoalannya, lanjut Daniel, pedagang kecil itu kalau minta ke depot logistik (Dolog) berasnya malah ditahan, sehingga mereka kembali ke pasar induk yang harganya sudah dikendalikan oleh pengusaha besar.

Karena itu Dolog harus mendistribusikan stok beras itu ke pedagang kecil dan harganya harus dikendalikan oleh Bulog.     

“Kalau harga sudah ditetapkan, pengawasnya kepala pasar yang sehari-hari bertugas di pasar, dan yang melanggar harus mendapat sanksi, maka harga dan distribusi beras aman ,” tukasnya.
    
Thailand kata Daniel, sudah menawarkan beras per Kg Rp 4.000,- tapi itu beras arkiran. Karena itu kata Daniel, kalau ada oknum Bulog yang melakukan penyimpangan, maka Dirut Bulog yang baru, Lenny Sugihat, bisa membereskan berbagai penyimpangan itu. Terutama disaat Bulog mendapat PMN Rp 3 triliun, sedangkan pupuk mendapat subisidi Rp 32 triliun.
    
“Jadi, seharusnya Bulog langsung bertanggungjawab kepada Presiden RI, yang bisa menyubsidi petani dari hulu untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Harga beras pun tidak bisa diserahkan ke pasar, karena pangan sebagai kebutuhan dasar yang harus dikendalikan oleh negara,” jelas Daniel menambahkan.‎ (dli/sam/jpnn)