Harga Beras Tinggi di Tengah Skandal Demurrage, Bulog-Bapanas Dinilai Tidak Prorakyat

jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi diultimatum Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk dapat gerak cepat mengantisipasi pergerakan harga beras yang kembali naik.

Permintaan Kementerian pimpinan Tito Karnavian harus dapat direalisasikan di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294, 5 miliar yang menyeret Perum Bulog-Badan Pangan Nasional (Bapanas) pimpinan Bayu Krisnamurthi dan Arief Prasetyo Adi.

Mengacu data panel harga Badan Pangan Nasional atau Bapanas pagi ini, harga beras premium sendiri berada diangka Rp 15.860 atau naik hingga 1,99 persen-Rp 310. Sedangkan untuk beras medium, berada di harga Rp 13.620 atau naik 0,29 persen-Rp 40 pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pemerintah dalam hal ini Bulog harus dapat menekan kenaikan harga beras dengan memastikan jalur distribusi kepada masyarakat. Jika tidak bisa menekan kenaikan harga beras maka Bulog layak disebut sebagai Perum gagal.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi,” ujarnya, Sabtu, (27/7).

Esther juga memandang pemerintah dalam hal ini Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi dapat mengkalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara sehingga kenaikan harga juga dapat diredam.

“Kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bicara distribusi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.