Harga Daging Sapi Berpotensi Meroket

jpnn.com - JAKARTA – Rencana Kementerian Pertanian melakukan pembatasan impor daging sapi dengan kuota, dikhawatirkan akan kembali mengakibatkan melonjaknya harga daging sapi dipasaran seperti yang pernah terjadi di tahun 2012 lalu.

“Nanti pengusaha dituding kartel, menimbun dan lain sebagainya lagi. Padahal harga meroket karena disebabkan kurangnya pasokan, sementara permintaan bagi kebutuhan masyarakat sangat tinggi,” ujar Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang di Cikini, Senin (22/12).

Pandangan Sarman didasarkan kenyataan tingkat konsumsi daging sapi di Jakarta terus menunjukkan tren peningkatan. Di mana harga daging masih berada pada kisaran Rp 90 ribu.

Sementara harga referensi dengan mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 84/2013, harga berkisar Rp 76.000/kilogram.

“Gejolak tahun 2012 lalu, mendorong terbitnya Permendag Nomor 46/2013 dan Permentan Nomor 84/2013. Itu mengatur referensi harga daging sapi Rp 76 ribu/kilogram. Tapi perbedaannya masih jauh (dengan harga daging dipasaran saat ini,red). Ini bisa menggelisahkan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu KDS, kata Sarman, menganjurkan rekomendasi kuota mengacu pada data riil hitung-hitungan di pasar, bukan hanya di atas kertas. Jangan hanya karena mengejar target swasembada daging sapi, Kementan melakukan pembatasan. Mengingat risiko dari hitung-hitungan yang tidak akurat, masyarakat yang pertama kali dirugikan.

“Pasar tidak bisa dibohongi. Kementan sepertinya lupa, Permen (Nomor 84/2013) diterbitkan, akibat gejolak harga daging sapi yang tinggi pada tahun 2012,” katanya.

Sarman menilai, rencana pembatasan impor dengan kuota, salah satunya mungkin didasari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu. Di mana selama ini NTT dianggap potensial menyuburkan lahan peternakan sapi.  Saat ini setidaknya terdapat 850 ribu ekor di NTT.