Harga Gas di Sumatera Utara Tinggi, Pertamina Ogah Disalahkan
jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina angkat bicara terkait penyebab tingginya harga gas melambung di Medan, Sumatera Utara. Ogah dituduh menjadi biang kerok, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) diharapkan lebih terbuka dan transparan lagi dalam menetapkan harga gas untuk konsumen di Sumut.
VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menjelaskan untuk wilayah Sumatera Utara, Pertamina melalui anak-anak perusahaannya telah menjadi pasokan gas yang sangat dibutuhkan oleh industri.
Dimana ada dua sumber pasokan gas dari Pertamina dan anak perusahaan, yaitu sekitar 4 mmscfd bersumber dari lapangan Pangkalan Susu yang berasal dari Pertamina EP.
"PGN juga memperoleh pasokan dari Pertamina yang bersumber dari LNG Donggi Senoro sekitar 4 mmscfd," kata Wianda di Jakarta, Kamis (12/11).
Harga gas eks regasifikasi Arun yang dikelola oleh Perta Arun Gas (regasifikasi), Pertagas(transportasi), dan Pertagas Niaga (niaga), sampai di PGN dikatakan Wianda benar US$13,8 per mmbtu. Dimana 85 persen dari komponen harga tersebut ditetapkan pemerintah, termasuk toll fee sebesar US$2,58 plus PPN, biaya regasifikasi US$1,58 plus PPN.
"Namun, harga gas pipa dari Pangkalan Susu yang juga ditetapkan pemerintah adalah sebesar US$8,31 per mmbtu. Dengan komposisi tersebut, seharusnya badan usaha niaga dalam hal ini PGN bisa melakukan blending price berdasarkan rata-rata tertimbang harga dan volume pasokan," papar Wianda.
Sayangnya kata Wianda, hal tersebut tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga terjadi persepsi yang berbeda. "Seakan-akan gas hanya bersumber dari LNG dan menyudutkan Pertamina dan anak perusahaan yang justru telah melakukan upaya optimalisasi pasokan gas dengan harga kompetitif kepada industri melalui PGN," sesalnya. (chi/jpnn)
JAKARTA - PT Pertamina angkat bicara terkait penyebab tingginya harga gas melambung di Medan, Sumatera Utara. Ogah dituduh menjadi biang kerok, PT
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru