Harga Gas hingga Tarif Listrik Naik, PKS Sebut Pemerintah Ugal-ugalan
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKS menyentil sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tak sensitif dengan kondisi masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut pemerintah ugal-ugalan menaikan harga gas, tarif listrik, dan menghapus premium secara serentak.
"Bagaimana bisa pemerintah menaikkan harga komoditas dasar yang diperlukan secara serentak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat," ujar Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Rabu (29/12).
Menurutnya, dalam kondisi saat ini pemerintah harusnya lebih berhati-hati mengambil keputusan menaikan harga gas, BBM, dan listrik.
"Jangan sampai karena niat menghemat anggaran kompensasi malah menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat," kata Mulyanto.
Mulyanto menegaskan PKS menolak kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.
PKS pun berupaya menggunakan hak konstitusionalnya agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga gas, listrik, dan BBM di awal 2022.
"Masa kebijakan kenaikan tarif listrik PLN, kenaikan harga LPG nonsubsidi, dan penghapusan premium, yang menyisakan BBM mahal bagi masyarakat, dilakukan secara serentak di tahun 2022," ucapnya.
PKS menyebut pemerintah ugal-ugalan menaikan harga gas, tarif listrik, dan menghapus premium secara serentak.
- ICEBM Untar 2024 jadi Sarana Percepatan Pencapaian SDGs untuk Semua Sektor
- RI Sulit Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kalau Mengandalkan Kapasitas Fiskal
- Khofifah-Emil Punya Komitmen Konkret Menjadikan Jatim Episentrum Ekonomi Indonesia Timur
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja
- Garudafood Dorong Ekonomi Inklusif, Berdayakan UMKM
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen