Harga Gas hingga Tarif Listrik Naik, PKS Sebut Pemerintah Ugal-ugalan

Mulyanto juga tak sepakat jika harga LPG nonsubsidi sudah lebih dahulu ditetapkan minggu lalu di penghujung Desember 2021.

Padahal, ekonomi masyarakat masih kembang-kempis tergerus pandemi Covid-19 yang belum usai dan saat ini masyarakat tengah dihantui penyebaran varian Omicron.

"Ini benar-benar kebijakan yang mencekik rakyat, khususnya mereka yang pendapatannya pas-pasan," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan kenaikan harga energi ini akan langsung menusuk jantung kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk usaha kecil dan menengah yang baru mulai bergeliat untuk bangkit.

Dia khawatir kebijakan ini akan mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat yang memang sudah lemah.

"Kalau memang harus ada penyesuaian harga energi, pemerintah harus menghitung betul kesiapan dan kondisi ekonomi masyarakat serta dilakukan secara bertahap, terencana dan dengan prinsip kehati-hatian. Jangan ugal-ugalan seperti sekarang ini," tandas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Pemerintah memutuskan menaikan harga LPG Nonsubsidi sebesar 17 persen. Selanjutnya di awal 2022, Pemerintah berniat menaikan tarif dasar listrik (TDL) dan menghapus BBM jenis premium. (mcr10/jpnn)