Harga Kedelai Hancur, Produksi Terancam

jpnn.com - SURABAYA – Produksi kedelai tahun ini terancam turun seiring anjloknya harga. Saat ini, harga kedelai hanya sekitar Rp 3 ribu per kilogram. Padahal, harga pembelian pemerintah (HPP) atas komoditas kedelai per September tahun lalu dipatok Rp 7.600 per kg.
Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Wibowo Eko Putro menyatakan, harga itu terus menurun bila dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada awal tahun, harga kedelai tercatat masih Rp 5 ribu–Rp 6 ribu per kilogram.
Sejalan dengan bertambahnya suplai dan permintaan yang tetap membuat harga kedelai jatuh.
“Ditambah, kedelai impor lebih diminati perajin tahu dan tempe sehingga penyerapan produk lokal rendah. Makanya, kami minta ada kenaikan HPP karena sejak September 2015 belum ada harga baru. Harapannya, peningkatan HPP bisa mendorong harga kedelai di pasaran,’’ ujar Wibowo, Senin (14/3) kemarin.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, produksi kedelai berpotensi berkurang. Apalagi, kedelai merupakan satu-satunya tanaman pangan yang biaya produksinya tinggi dan mudah terserang organisme pengganggu tanaman (OPT). Ditambah lagi, anjloknya harga membuat petani merugi.
’’Biaya produksi kedelai bisa Rp 7 juta per hektare. Jika dikalkulasi, harga kedelai hanya Rp 3 ribu per kilogram dan produktivitas per hektare dua ton. Makanya, perolehan petani hanya Rp 6 juta per hektare. Bila demikian, petani pasti beralih ke tanaman pangan lain seperti padi dan jagung,’’ papar Wibowo. (res)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara