JPNN.com 
Harga Minyak Meroket, DPR Minta Pemerintah Bertindak
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta perhatian pemerintah terkait ekspor crude palm oil (CPO).
Mulyanto juga meminta pemerintah memberlakukan pembatasan kuota untuk mengamankan bahan baku industri minyak goreng dan biofuel dalam negeri.
"Jangan sampai semua produksi CPO diekspor untuk mengejar cuan para pengusaha," ucap kata Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com.
"Pembatasan perlu dilakukan agar tidak merusak persediaan CPO untuk keperluan industri dalam negeri," imbuhnya.
Politikus PKS itu menyebut bila perlu pemerintah memberlakukan kebijakan domestic market obligation (DMO) atau prioritas penjualan ke dalam negeri.
"Kalau perlu seperti yang dikenakan pada komoditas batu bara dan gas alam," katanya.
Mulyanto menyebut pemerintah harus bergerak cepat, karena industri minyak goreng dan biofuel mulai menjerit.
"Kalau tidak segera ditangani bisa berdampak fatal. Harga minyak goreng akan melesat tinggi. Juga terkait ketersedian biofuel. Ujung-ujungnya masyarakat lagi yang jadi korban," kata Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah mengatasi kenaikan harga minyak goreng dan keresahan industri biofuel.
- Langkah Mendes Yandri Berhentikan TPP Dinilai Bukan karena Like and Dislike
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Netty Prasetiyani DPR Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga Dalam Mencapai Indonesia Emas 2045
