JPNN.com 
Harga Minyak Meroket, DPR Minta Pemerintah Bertindak
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta perhatian pemerintah terkait ekspor crude palm oil (CPO).
Mulyanto juga meminta pemerintah memberlakukan pembatasan kuota untuk mengamankan bahan baku industri minyak goreng dan biofuel dalam negeri.
"Jangan sampai semua produksi CPO diekspor untuk mengejar cuan para pengusaha," ucap kata Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com.
"Pembatasan perlu dilakukan agar tidak merusak persediaan CPO untuk keperluan industri dalam negeri," imbuhnya.
Politikus PKS itu menyebut bila perlu pemerintah memberlakukan kebijakan domestic market obligation (DMO) atau prioritas penjualan ke dalam negeri.
"Kalau perlu seperti yang dikenakan pada komoditas batu bara dan gas alam," katanya.
Mulyanto menyebut pemerintah harus bergerak cepat, karena industri minyak goreng dan biofuel mulai menjerit.
"Kalau tidak segera ditangani bisa berdampak fatal. Harga minyak goreng akan melesat tinggi. Juga terkait ketersedian biofuel. Ujung-ujungnya masyarakat lagi yang jadi korban," kata Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah mengatasi kenaikan harga minyak goreng dan keresahan industri biofuel.
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus
